Mahkamah Kehormatan Siapkan Hukuman

ilustrasi_pengadilan2JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan akan menindaklanjuti tudingan banyaknya anggota parlemen yang belum mengisi atau memperbarui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Mahkamah akan melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta daftar anggota yang “membandel” tersebut pada hari ini. “Kami akan memberikan teguran tertulis kalau sudah ada datanya,” kata Dasco, kemarin.

Menurut dia, Mahkamah juga dapat menghukum anggota DPR yang tak mengindahkan teguran MKD tersebut. Ancamannya, kata dia, sanksi kategori sedang berupa pemindahan dari jabatan atau alat kelengkapan Dewan. “Sanksi bisa diberikan karena mereka mengabaikan surat teguran dan sudah disidang di MKD,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan 203 anggota DPR belum mengisi formulir LHKPN. Sebagian besar di antara mereka belum memperbarui data lama. Tapi ada juga 69 anggota Dewan yang tidak pernah melaporkan hartanya.

Kewajiban bagi pejabat negara melaporkan harta kekayaan diatur dalam undang-undang tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (1999). LHKPN menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kewajaran kekayaan pejabat negara.

Tempo menelusuri secara acak sejumlah nama anggota DPR di portal acch.kpk.go.id milik KPK yang mempublikasikan seluruh LHKPN. Hasilnya, sejumlah pemimpin dan anggota DPR belum tercatat memperbarui LHKPN mereka. Salah satunya Ketua DPR Ade Komarudin.

Ade mengaku belum memperbarui LHKPN. “Masalah kesibukan saja. Nanti saya lapor. Mungkin saat reses,” kata dia saat ditemui di ruang pimpinan DPR, kemarin. “Saya juga mengimbau teman-teman yang lain untuk melaporkan LHKPN-nya,” ucap dia lagi. Situs KPK mencatat nama Ade terakhir kali melaporkan hartanya pada 2001.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan anggota DPR wajib menyerahkan dan memperbarui laporan harta kekayaannya, meski telah menjabat lebih dari satu periode. Menurut dia, tingkat kepatuhan anggota legislatif di pusat ataupun daerah sangat rendah dalam memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaan.

Saut menduga sikap ini berkorelasi dengan meningkatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan legislator. “Akal sehat kita pasti ada hubungannya,” kata dia. Dalam laporan tahunan KPK 2014, tingkat kepatuhan anggota legislatif hanya 28,28 persen, paling rendah dibanding lembaga eksekutif dan yudikatif.

Saut mengatakan, secara keseluruhan, tingkat kepatuhan pejabat negara menunjukkan peningkatan pada tahun lalu, yakni menjadi 70 persen dari sebelumnya 68 persen. Tapi dia menilai rasio jumlah pelapor dan wajib lapor tersebut sangat memprihatinkan. Apalagi kewajiban LHKPN telah diundangkan sejak 1999. “Ini menunjukkan indikasi apa? Kami sulit memastikan, lalai, lupa, alpa, malas, remeh, atau apa?”

Sumber: Koran Tempo, 11 Maret 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>