Terkait Pansus Komisi II DPRD Dumai, Bonedi Boiman S.Sos : Rekom Pansus Tak Bisa Hentikan Kegiatan BUMD

Gambar Direktur BUMD,Bonedi Boiman,SEDUMAI,Suara Riau.Com-“Pada bulan Desember 2015 lalu, kami dari pihak Komisi II DPRD Dumai,telah mengadakan Pansus terkait adanya penyalagunaan anggaran APBD tahun 2014 oleh pihak BUMD.Dan  Bonedi Boiman selaku Direktur BUMD.Hadir dan mendengarkan,adanya rekom akan penghentian kegiatan.Lalu kenapa kegiatan mereka jalan terus ?.”Ujar Paruntungan Pane SE MM

Disinggung,apa alasan pihak Pansus Komisi II DPRD Dumai menghentikan kegiatan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) Dumai ?.Anggota DPRD Dumai,yang mengaku sebagai Ketua Pansus pada permasalahan BUMD ini,justru balik bertanya.

”Apaka kalian tidak tahu kalau salah satu tugas DPRD itu adalah sebagai lembaga pengawasan APBD.”Ujar Paruntungan Pane,seakan nada bertanya kepada suarariau.com,diruang kerjanya,Rabu ( 16/03 )

Ditanya,dimana letak kecurigaan adanya indikasi atau dugaan penyalagunaan anggaran APBD tahun 2014.Paruntungan Pane,hanya menjawab.”Silakan saudara baca Perda Kota Dumai Nomor 01 tahun 2014,disana cukup jelas disebutkan,kalau Pemerintah Kota Dumai telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp 28 Miliar Ke BUMD.Lalu,mana bentuk kegiatan mereka selama 2 tahun.”Tanya Pane

Sementara,Bonedi Boiman,selaku Direktur BUMD,saat dikonfirmasi terkait kebenaran yang disampaikan Ketua Pansus Komisi II DPRD Dumai.Berkata,kalau hingga saat ini pihaknya belum melihat apalagi menerima surat rekomendasi yang dibuat dan dilayangkan anggota Pansus Komisi II DPRD Dumai

“Mana surat rekomendasinya.Jangankan memegang,belihat saja pun saya belum.Dan lagian,dasar apa pihak DPRD Dumai,untuk menghentikan kegiatan BUMD ini.Kalau memang mau menghentikan,adakan rapat Paripurna,batalkan Perda yang mengatur penyertaan modal itu.Bukan saya tidak menghargai mereka.Tapi karena dugaan dan cara mereka sudah saya anggap keliru makanya saya protes.”Ujarnya

Disinggung mengenai adanya dugaan pelanggaran isi Perda 01 tahun 2014.Mantan Ketua DPRD Kota Dumai ini justru mengaku tidak mengetahui adanya pelanggaran.

“Dimana letak pelanggarannya.Memang,kalau masalah lamanya anggaran tidak dipergunakan itu betul.Namun kalau dikatakan letak dan nilai /harga tanah tak sesuai NJOP itu urusan mereka lah.Karena waktu pembelian tanah itu bukan jaman saya.”Kata Bonedi Boiman

Seraya mengatakan,kalau masalah perpindahan tempat,dari Sungai Sembilan ke Bukit Timah dan mengenai dugaan Mark Up masalah pembelian tanah,seluruhnya tidak benar.”Karena dalam pembelian aset tanah BUMD itu melibatkan banyak pihak.Dan sudah memakai jasa konsultan.Jadi menurut saya mustahil ada permainan.”Tandas Bonedi Boiman,Kamis ( 17/03 ) menjawab wartawan diruang kerjanya.( Mulak Sinaga )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>