Tim Kuasa Hukum Hery Bakal Gugat Kapolsek Mandau Dan Bupati

IMG_20160326_155526DURI, Suarariau.Com,- Dalam waktu dekat, tim Kuasa Hukum Hery Syaputra bakal menggugat Kapolsek Mandau, Bupati dan sejumlah jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Namun, sebelum membuat dan melayangkan gugatan perkara perdata itu ke Pengadilan Negeri Bengkalis

Pihak tim Kuasa Hukum Hery,yang terdiri dari Von Zepplin Simbolon, SH, Bobson Samsir Simbolon, SH dan Roberto Duran Simbolon, SH, dan yang bernaung di Law Office Von Zepplin Simbolon, SH & Partner, beralamat di Jl.Karang Anyer II, Kel.Air Jamban, Kec.Mandau – Duri, itu akan terlebih dahulu melayangkan surat somasi

“Karena mereka kami duga telah menutup dan memasang Police Line ditempat usaha resto dan Cafe milik klien kami. Maka dalam waktu dekat kami akan menggugat Kapolsek Mandau, Bupati Bengkalis, Kadis Pasar dan Kebersihan, Ka UPTD Pasar dan Kebersihan, Plt Camat, dan juga Danramil Mandau.” Ujar tim Kuasa Hukum Hery,pada Konfrensi Persnya,Sabtu ( 26/03 )

Dimana pada hari Selasa (08/03) sekira pukul 11.30 Wib, menurut tim Kuasa Hery telah terjadi rapat UPIKA Mandau. Dan rapat tersbut menurut tim Kuasa Hukum Hery tidak melibatkan Sekda Bengkalis dan Dinas Pasar dan Kebersihan Bengkalis selaku pengelola barang/asset daerah.

Kemudian sekira pukul 20.30 Wib pihak Polsek, Koramil,dan Sat Pol PP menurut tim Kuasa Hukum Heri Syahputra mendatangi gedung Pujasera lantai dua tempat usaha Hery Syaputra, dan kebetulan yang ada ditempat itu menurut mereka hanya istri Hery, Minarningsih dan keponakan Hery, Hazan Amsaputra,

Kemudian pihak Polsek Mandau menurut tim Kuasa Hukum, meminta istri kliennya untuk segera menutup dan mengosongkan tempat usaha tersebut dengan alasan usaha Resto tersebut tidak resmi atau illegal, walaupun istri Hery sudah menunjukkan dokumen legalitas, pihak polsek Mandau tidak menghiraukan dan langsung memasang Police Line.

“Benar bahwa pemasangan garis polisi adalah merupakan rangkaian tindakan pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalamhal terjadi suatu tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 KUHAP dan pasal 13, 14 dan 16 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,lalu apa hubungannya dengan usaha klien kami.” Ujar salah seorang juru bicara tim Kuasa Hukum Hery

Seraya mengaku,kalau kliennya ada menyediakan karaoke.Namun karaoke tersebut menurut para tim Kuasa Hukum Syahputra itu,hanya sebagai selingan bagi konsumen yang datang untuk menikmati hidangan makanan dan minumaqn ringan yang di sediakan klien mereka

“Sebelum adanya penutupan Pujasera, klien kami telah miliki Rekomendasi/izin dari UPTD Pasar dan Kebersihan Kec. Mandau no.511/UPT-DPK/2015/218 tanggal 12 November 2015, dan dari Kelurahan Air Jamban No.358/SITU-1001/2015 tanggal 11 November 2015, dari UPTD Kesehatan/Puskesmas Kec.Mandau No.440/UPTD-TU/2015/1394 tanggal 10 Desember 2015, dan telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak polsek Mandau tentang keberadaan dan telah dibukanya Resto dan Cafe Puja di gedung Pujasera Kec.Mandau-Duri”, ungkap tim Kuasa Hukum

Dan klien kami sudah membayar sejumlah Rp.10.900.000 kepada pihak UPTD Pasar dan Kebersihan untuk by retribusi kebersihan/ persampahan selama satu tahun.

Surat Dinas Pasar dan Kebersihan Bengkalis No.511.2/DPK-Bid.Psr/2026/99, tertanggal 1 Maret 2016, bukan ditujukan kepada klien kami, justru menyampaikan belum adanya aturan yang jelas dari Pemkab Bengkalis atas pengelolaan gedung pujasera Kec.Mandau, bukan menyampaikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien kami.

Dan sidak Bupati Amril Mukminin ke gedung pujasera beberapa waktu lalu juga menurut tim Kuasa Hukum Hery,juga tidak jelas dasar hukumnya, karna aturan mengenai pengelolaan gedung pujasera belum jelas.Seharusnya Bupati terlebih dahulu menegur Kadis Pasar dan Kebersihan dan meminta dasar hukum tentang pengelolaan pujasera tersebut,’Ujar mereka

” Dan setelah membaca tentang jawaban dari Kapolsek Mandau, kami menduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik dan sangat keliru serta tidak beralasan hukum, khususnya ddalam hal pemasangan Police Line dan penutupan Resto dan Cafe Puja milik HERY SYAPUTRA.” Tandas Tim Kuasa Hukum Hery

Demikian juga halnya dengan pihak Pemkab Bengkalis dan Upika Mandau lainnya menurut Tim Kuasa Hukum Hery,pihak pihak yang dikirimi surat somasi dengan kurun waktu 3 X 24 jam itu juga belum ada membalas surat somasi mereka.

“Untuk itulah kami melakukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Bengkalis, guna mengembalikan nama baik klien kami dan kerugian yang dialaminya, baik secara materil, pikiran, waktu yang terbuang dan sebagainya, Rp.3 juta perhari sejak tanggal 8 Maret hingga hari ini akan kami masukkan dalam materi gugatan kami,” Ungkap tim kuasa hukum.

Sementara pihak pihak yang hendak disomasi, seperti Kapolsek Mandau, Bupati Bengkalis dan jajaranya, saat hendak dikonfirmasi terkait ungkapan maupun pengakuan Tim Kuasa Hukum Hery Syaputra, saat hendak ditemui dan dihubungi untuk konfirmasi.Yang bersangkutan disebu sebut tidak ditempat (Julieser/Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>