Wakil Bupati Bengkalis : Demi Percepatan Peningkatan Pembangunan Setiap Daerah Perlu Penyederhanaan Ijin

Teks foto : Wakil Bupati Bengkalis, H Muhammad memberikan sambutannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup yang ditaja BLH kabupaten Bengkalis, Selasa (05/04).BENGKALIS,Suara Riau.Com – “Sebagai salah satu upaya mempercepat peningkatan keberhasilan pembangunan ekonomi, setiap daerah di Indonesia,termasuk Bengkalis, harus terus menerus melakukan upaya penyederhanaan izin. Dalam hal ini termasuk tentang lingkungan atau Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), bagi seseorang yang menjalankan kegiatan usaha.”Ujar Wakil Bupati Bengkalis,Muhammad

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis, H Muhammad saat membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup yang ditaja Badan Lingkungan Hidup kabupaten Bengkalis, Selasa (05/04) tadi.

Kegiatan yang dipusatkan di lantai II kantor Bupati Bengkalis ini menghadirkan narasumber dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yakni Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Ary Sudijanto.

Menurut Muhammad,ST MP, salah satu cara mengelola sumber daya alam dan lingkungan dalam pembangunan, yaitu melalui Amdal. Amdal dapat membantu pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan lingkungan, sehingga ekses negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir atau dihilangkan dengan mencarikan teknik penyelesaian dampaknya.

Lebih lanjut, menurut mantan Kepala Dinas PU Provinsi Riau ini, sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal dan izin lingkungan.

Dalam Psl 108 UU No 32 Tahun 2009 menurut Muhammad ST MP telah sangat jelas disebutkan,bahwa jika tidak memiliki ijin lingkungan akan terancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.

“Untuk itu, aturan yang demikian kami harapkan senantiasa di sosialisasikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan berkesinambungan, sehingga masyarakat bukan saja mengetahui, tetapi juga mematuhinya” harapnya.

Dan Muhammad ST MP,mengaku sangat berharap, kiranya melalui sosialisasi itu,seluruh peserta harus memiliki persepsi yang sama, serta segera dapat menyusun sebuah regulasi baru, jika proses pemberian izin lingkungan maupun Amdal yang dilakukan di kabupaten Bengkalis selama ini masih bisa disederhanakan lagi.

“Hilangkan duplikasi serta pangkas hal-hal yang sebenarnya bisa ditiadakan dalam prosesnya. Sebab, esensi dari penyederhanaan izin adalah bagaimana supaya proses pemberian izin, dapat dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, namun tetap tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” pungkasnya

Selain dihadiri Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad ST MP,cara sosialisasi tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan Forkompimda, Asisten, Staf Ahli, dan puluhan kepala SKPD lingkup Pemkab Bengkalis.( Mulak Sinaga )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>