Sidak BKD Kota Dumai Sidak, Sejumlah Kadis Diduga Keluarkan SK “Abal Abal”

 

copy-of-riaugreen_di-dumai-ada-honorer-fiktif-sk-dikeluarkan-kadis-namun-tidak-pernah-masuk-kerjaDUMAI,suarariau.com— Penerimaan dan pemakaian tenaga kerja honorer dilingkungan Pemerintahan Kota Dumai saat ini jadi perbincangan hangat ditengah tengah masyarakat.

Adanya perbincangan hangat akan keberadaan tenaga honorer itu.Setelah naik dan terbitnya informasi/ berita tentang adanya data SK honorer yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh sejumlah oknum Kepala Dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai.

Seperti halnya ungkapan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai Sepranef Syamsir yang dirilis RIAUGREEN.COM, Kamis (08/09/16) kemarin missalnya. Sepranef mengatakan, kalau dari hasil inspeksi mendadak yang mereka lakukan ada ditemukan indikasi data honorer yang tidak valid

Menurutnya, oknum Kepala Dinas disejumlah SKPD membuat dan mengeluarkan SK untuk tenaga honorer, namun yang bersangkutan tidak pernah masuk kerja

“Karena ada dugaan honorer fiktif, maka Wali Kota mengambil tindakan tegas dan membentuk tim terpadu untuk mengevaluasi tenaga honorer di seluruh satuan kerja perangkat daerah,” kata Sepranef pada wartawan belum lama ini

Tim gabungan yang terdiri BKD, Inspektorat dan instansi terkait lainnya menurut Sepranef  akan melakukan pemeriksaan data honorer di 199 unit kerja pemerintah daerah dan selanjutnya data itu akan dievaluasi serta dilaporkan kepada pimpinan mereka.

Sejauh ini  tim gabungan dibagi 10 kelompok ini terus melakukan pendataan dan evaluasi secara ketat di semua SKPD dengan mencocokkan data BKD, absensi kehadiran, SK dan amprah gaji serta mewawancarai tenaga honorer tersebut.

“Tim masih bekerja dan saat ini belum dapat disimpulkan apakah ada honorer fiktif atau tidak,” kata dia lagi.

Evaluasi dan pendataan bertujuan mengantisipasi honorer fiktif ini diharapkan dia mendapat dukungan semua pihak agar dapat berjalan lancar dan memperoleh data akurat.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Dumai mengatakan, sekitar 2.900 honorer terancam dirumahkan menyusul segera ditetapkan rencana perampingan satuan kerja perangkat daerah sesuai amanah perundangan berlaku.

Dijelaskan, saat ini Pemkot dan DPRD menggesa pembahasan ranperda susunan pembentukan perangkat daerah dan nantinya bakal ada beberapa dinas atau badan dilebur dan otomatis akan ada pengurangan honorer.

“Semuanya tergantung pimpinan, namun yang jelas saat ini kita sedang melakukan evaluasi dan pendataan terhadap pegawai honorer,” Ujar Said menjawab pers.

Penyusunan ranperda sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (jak/red)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>