Sedikitnya 300 Perusahaan di Riau “Malas Bayar Pajak “

Lpkasi Kebun Kelapa Sawit Yang Menjadi persengketaan Antara Warga Gurun Panjang Dengan Perusahaan Sri guntungRIAU,suarariau.com—Saat ini sedikitnya 447 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Riau.Dari 447 perusahaan itu, ada sekitar 300 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi “malas alias tak taat untuk membayar” pajak.

Adanya indikasi 300 perusahaan perkebunan kelapa sawit “malas bayar pajak “ itu diperkuat dengan  hasil temuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

Dan adanya temuan dugaan penyimpangan pajak itu telah diungkapkan salah seorang Anggota Tim Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNSDA) KPK, Hariadi Kartodihardjo.

Dimana dalam penyampaiannya Bisnis.com, Rabu (7/9/2016) lalu. Hariadi Kartodihardjo mengaku kalau data terkait dugaan kurang taat bayar pajak itu mereka peroleh dari lembaga antirasuah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau.

“Sedikitnya dua pertiga dari total perusahaan di Riau tidak membayar pajak sama sekali karena tidak dicatat sebagai wajib pajak,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (7/9/2016).

Bahkan berdasarkan data KPK, menurut dia di Riau ada sekitar 447 perusahaan yang menggarap kebun kelapa sawit seluas 4,2 juta hektare (ha). Itu artinya, hampir 300 perusahaan di Bumi Lancang Kuning menurut dia yang selama ini mengemplang pajak.

Di sisi lain, KPK menyebutkan hanya 320 perusahaan di Riau yang menjalankan usaha dengan legalitas baik dalam bentuk hak guna usaha (154 perusahaan), izin usaha perkebunan (145 perusahaan), dan izin lokasi (21 perusahaan).

Adapun 127 perusahaan sisanya memiliki kebun ilegal yang berdiri di hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi.

“Kalau ada dua pertiga tidak bayar pajak itu artinya perkebunan yang legal juga tidak bayar pajak,” kata Hariadi.

Guru Besar Manajemen Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menambahkan otoritas pajak kesulitan menyeret 300 perusahaan karena tidak mendapatkan data-data usaha dari dinas perkebunan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Mereka itu tidak kasih data yang diminta Kanwil Pajak Riau, tertutup sekali,” ujarnya.

KPK, tambah Hariadi, berkepentingan menyelidiki pengemplangan pajak di daerah guna memaksimalkan potensi penerimaan negara. Bahkan, menurut dia, KPK diminta langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau untuk menindaklanjuti temuan itu.

“Kalau ada delik korupsi seperti kerugian negara dan suap itu masih menunggu penyelidikan. Data perusahaannya sudah ada di KPK,” katanya. (red/source:bisnis.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>