PT.Visual Intermedia Prima Taati Aturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

usaha-tv-kabel

Dumai, suarariau.com –Seiring kemajuan teknologi, perkembangan TV kabel di Kota Dumai terus berkembang pesat. Namun usaha TV kabel harus mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku serta harus memiliki perizinan yang lengkap.

Seperti hal yang telah dilakukan oleh PT. VIP (Visual Intermedia Prima) sebagai salah satu pelaku usaha dalam bisnis TV kabel PT.VIP yang terletak di Jalan Dr.Wahidin No.270 C, Kota Dumai sudah memiliki kontrak dengan sejumlah pemegang konten siaran, seperti PT. Cipta Skyindo dan Indonesia Cable Television Associatioan (ICTA).

Sejak awal berdirinya PT. VIP ini, mereka (PT.VIP-red) sudah memiliki Izin Penyelengara Penyiaran (IPP) Prinsip yang terbit pada 2 April 2015 silam. Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) Tetap pada 11 April 2016 lalu.

Selain izin tersebut, PT. VIP juga memiliki IPP Tetap dari Menkominfo dan juga memiliki Landing Right (Hak Labuh) dari Menkominfo serta berkonten siaran dari PT. Cipta Skyindo dan Indonesia Cable Television Associatioan (ICTA).

Direktur PT. VIP, Hendy menerangkan bahwa pihaknya (PT.VIP-red) selalu berkomitmen teguh dan menaati seluruh aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita memiliki legalitas yang jelas dan sah untuk meyiarkan. Jadi, kita (PT.VIP-red) merupakan perusahan yang sah atau legal,”Tegasnya.

Lanjutnya, dalam menyajikan program yang bisa disaksikan para pelanggan TV Kabel, mereka selalu memperpanjang kontrak dengan pihak pemegang konten siaran dan selalu berpegang teguh dengan aturan penyiaran Kemenkominfo serta perundang-undangan yang berlaku.

Diterangkannya, pihaknya memanjakan para pelanggan TV kebel dengan memberikan 60 channel kepada masyarakat.

Adanya tuduhan dari oknum tertentu di media on line yang menyatakan PT.VIP melakukan pelanggaran konten siaran, dibantah keras oleh Hendy selaku Direktur. “Tuduhan itu sangat keji dan tidak berdasar. Silahkan oknum tersebut buktikan secara hukum”tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu Praktisi Hukum/Advokat saat ditemui suarariau.com juga sependapat dengan Hendy.

“Tentu saja tuduhan itu harus dibuktikan oleh oknum tersebut. Apabila tuduhan yang dilontarkan hanya rekaan/karangan semata, maka oknum tersebut dapat dikenakan dugaan Pencemaran Nama Baik sesuai UU ITE Pasal 27 ay.3 jo. Pasal 45 yang ancaman pidananya 4 tahun penjara”jelas. (Erick)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>