Akibat Merasa Diperlakukan Tidak Adil, Ratusan Tenaga Kerja PT PBS Datangi Kantor Disnakertrans Kota Dumai

 

gdDUMAI,suarariau.com—Seperti diwartakan media ini, Kamis ( 05/01/17 ) kemarin, bahwa terhitng sejak Jum at ( 06/01/17 ) ini, pihak PT PBS akan melakukan pengurangan dan pemberhentian sejumlah tanaga kerja

 Konon sesuai informasi, tenaga kerja yang diberhentikan/ dikurangi itu , menurut sumber, adalah tenaga professional ( tenaga ahli ) dibidang konstruksi, yang terlihat volal menuntut pembayaran kekurangan upah lembur kepada pihak Manageman PT PBS ( Paramita Bangun Sarana)

 “ Ya, sesuai papan pengumuman yang mereka tempelkan, terhitung Jum at ( 06/01/17 ) ini, kami karyawan PT PBS akan diberhentikan. Memang, dalam pengumuman itu, mereka hanya menyebutkan pengurangan tenaga kerja. Tapi kami punya keyakinan kalau pengurangan itu hanya dalih.Agar maksud dan tujuan dari pihak manageman PT PBS bisa terwujud..” Ujar salah seorang perwakilan tenaga kerja PT PBS, Mangapul Sihotang, Jum at ( 6/01/17 ) tadi

Disinggung mengenai tanggapan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai atas laporan mereka ?. Pria asal Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini justru berkata.Kalau pihaknya sangat bingung.

“Kami sendiri sangat bingung melihat kejadian ini.Makanya kami berniat hari ini mendatangi dan memohon penjelasan kepad pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmingarsi Kota Dumai.Kata Mangapil Sihotang, seraya menyebutkan, kalau dalam rencana pemberhentian itu, pihak Manageman PT PBS, hanya bersedia membayarkan upah kerja mereka sampai tanggal 06 January 2016 ini

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kota Dumai, Amiruddin, saat dikonfirmasi terkait tindak lanjut laporan ke 93 tenaga kerja sub kontraktor (Sinar Mas Group).Kepala Dinas yang telah dilantik tanggal 03 January 2017 ini, justru terkesan tidak mau berkomentar

Adanya dugaan tidak berkomentar itu diperkuat, tidak adanya tanggapan atau balasan sms dari nomor 0853 7576 xxxx dan 0852 6498 xxxx milik Amiruddin

Padahal sesuai pengakuan dari ke 93 tenaga kerja PT PBS itu, dalam surat laporan tertulisnya ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, mereka sudah sangat jelas menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak Manageman PT PBS

“Pengaduan ini kami lakukan dikarenakan pihak PT PBS telah kami anggap melanggar amanat Undang Undang Ketenaga Kerjaan RI No 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI No 86 tahun 2013. Sebab selain belum membayarkan upah kerja kami untuk bulan Desember  2016, pihak PT PBS juga belum membayarkan kekurangan upah lembur dan tidak pernah mendaftarkan kami ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi dan BPJS Ketenagakerjaan.,”Ujar salah seorang pekerja konstruksi PT PBS bernama Palaston Simanjuntak, Desember 2016 lalu

Menurut Simanjuntak waktu itu, bahwa  upah lembur yang diterima mereka (pekerja red) selama ini tidak sesuai ketentuan yang berlaku, karena sistim penghitungan pembayar upah lembur yang dilakukan  PT. PBS  adalah sistim “lembur mati” tidak ada peningkatan perkalian, antara jam kerja pertama dan seterusnya .Pihak PT PBS justru membayarkan upah lembur sesuai dengan hitungan jam pertama.

Dan menurut Palaston Simanjuntak, bahwa jam kerja di PT. PBS ada 12 jam/ hari. Masuk pukul. 08 pulang pukul 21.00 Wib, 12 jam kerja sehari, sudah dipotong jam istirahat 1 jam, artinya menurut Palaston, setiap hari mereka ada  kelebihan kerja 4 jam /hari. Padahal menurut Palaston, pihaknya adalah pekerja professional ( tenaga skill ) yang direkrut PT. PBS

Sementara, upah dasar sebagai upah pokok pekerja professional yang diterima para pekerja PBS untuk 8 jam kerja /hari menurut Simanjuntak sekitar Rp 120,000 sampai Rp.250.000,- pembayaran itu menurut dia disesuaikan dengan ke ahlian para pekerja tersebut.

“Upah pokok Rp. 250.000,- dan  upah lembur yang dibayarkan/ jam hanya  Rp.30.000, sementara per  4 jam kerja lembur, pihak perusahaan ( PT PBS ) hanya membayarkan Rp.90.000 ditambah uang makan Rp. 30.000,- jumlahnya Rp.120.000,- ,Artinya pembayaran upah lembur dari jam pertama sampai jam ke empat, dibayar sama tidak ada kelipatan, “Ungkap Palston

Demikian halnya menurut dia dengan pekerja yang menerima gaji/ upah pokok  Rp. 120.000,- upah lembur yang dibayar perusahaan kepada mereka menurut Palaston hanya Rp.15.000,-/ jam di kali jam 4 jam sekitar Rp. 60.000,- ditambah uang makan Rp.30.000,. Dan kekurang yang ia maksud menurut Palaston, belum termasuk kekurangan pembayaran upah lembur pada hari Sabtu dan Minggu.

 “Nasib kami memang benar benar sedih. Selain dipekerjakan tanpa ada hari libur.Pembayaran upah lembur pun dibayarkan tidak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku di NKRI.” Kata Palaston di halaman Disnakertrans Jl. Kesehatan Dumai, seraya mengatakan, kalau pihaknya telah dirugikan pihak PT PBS sekitar ratusan juta lebih.

Anehnya lagi, kendati pada berita sebelumnya, Parulian Siregar,selaku Sekretarias di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai mengaku telah membuat disposisi terhadap laporan tersebut. Namun, hingga adanya rencana pemberhentian ke 42 orang tenaga kerja itu. Pihak PT PBS, masih berani menyuruh ke 93 tenaga kerja itu untuk mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kota Dumai

Menariknya lagi, kendati perbuatan dan tindakan pihak PT PBS itu telah dikecam oleh Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum K-SPSI Propinsi Riau, Syaiful Aula,sebagai suatu pelanggaran perundang undangan yang berlaku di NKRI. Namun pihak Disnakertrans Kota Dumai dan PT PBS masih terkesan tidak perduli dengan tuntutan para pekerja itu.

Dimana dalam komentarnya, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu Syaiful Aula, justru mengatakan kalau perhitungan pembayaran upah lembur harus sesuai ketentuan perundang undangan RI, dan harus berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.72/MEN/84/Tanggal,31 Maret 1984 Tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur

Dimana dalam Amar Keempat menurut dia, sangat jelas disebutkan A. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa : 1. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1 ½ kali upah se jam. 2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 kali upah sejam jelas Syaiful.

“Kepmenaker No.72/MEN/1984 hingga saat ini masih berlaku, belum ada perubahan, ketentuan tersebut sejak ditetapkan berlaku untuk perusahaan swasta di seluruh Indonesia. Sistim pembayaran upah lembur yang diterapkan oleh PT. PBS dengan sistim “lembur mati” menyimpang dari Kepmen No. 72/MEN/1984  tersebut,”ujar Syaiful Aula.

Karena itu, Syaiful menghimbau agar permasalahan pembayaran lembur oleh PT. PBS yang diadukan para pekerja ke Disnakertrans Kota Dumai harus dituntaskan oleh Dinas pengawasan Tenaga kerjas. “Bila perlu PT. PBS digugat perdata ke Pengadilan Negeri setempat, kasus-kasus perburuhan seperti yang terjadi di PT. PBS harus diselesaikan berdasarkan ketentuan Kepmen 72,”tegas Syaiful.

Berbeda dengan pihak Manageman  PT PBS, saat dikonfirmasi HRD nya bernama Uli, yang berangkutan justru terkesan memilih tidak menjawab. Adanya dugaan memilih tidak menjawab itu diperkuat, tidak adanya balasan konfirmasi tertulis yang dilayangkan wartawan suarariau.com ke Phone Seluler Nomor 0812 8601 xxxx.( Mulak Sinaga )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>