Demi Kelancaran Operasional Pasokan Bahan Baku, RAPP Diduga Menadah Kayu Ilegal

rapp-penada-kayuPEKANBARU,suarariau.com—Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang menduga, kalau salah satu penyebab kehancuran hutan di Indonesia, adalah akibat kehadiran .pabrik bubur kertas ( Pulp dan Peper )

Kehancuran hutan di wilayah Sumatera Utara dan Provinsi Riau missalnya.Hutan dikedua Provinsi ini, nyaris habis akibat kedatangan  PT. Riau Andalan Pulp & Paper ( PT.RAPP) ke Sumatera

Untuk memenuhi bahan baku, berupa kayu untuk pabrik pengolah bubur kertas itu, sejumlah kawasan hutan lindung menurut sumber, turut jadi sasaran

“Industri yang menggunakan bahan baku dari kayu ini disinyalir mempunyai potensi serta kontribusi besar dalam meluluh lantakkan hampir seluruh jenis kayu alam yang berada di dalam kawasan hutan,”ungkap Haryanto Yaspani Yustisia kepada salah seorang wartawan, belum lama ini.

Menurut Haryanto,dalam aksi penebangan kawasan hutan  di Indonesia, khususnya Riau, terkesan sudah terbangun semacam “kerangka sitematis”

Hal itu menurut Haryanto dikarenakan  masih dipakainya sampai sekarang sistim penebangan tembang pilih TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia).Sehingga dengan dipakainya sisitim ini membuat  seluruh kalangan Rimbawan mengkalaim,kalau hutan di Indonesia tidak akan pernah habis.

Menyadri telah mulai punah dan habisnya hutan, muncullah beberapa program pengambilan /penebangan kayu oleh PT. Riau Andalan Pulp & Paper ( PT.RAPP), seperti HTI (Hutan Tanaman Industri) dan sistim Tebang Habis Peremajaan Buatan (THPB) dan Tebang Habis Peremajaan Alam (THPA).

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa industri pulp dan paper didalam mencukupi kapasitas industri harus membabat kayu dari hutan alam.Memang dalam teorinya, pihak perusahaan selalu mengatakan, kalau pasokan industri mereka dicukupi dari tanaman hutan industri yang mereka kelola. Namun, faktanya dilapangan itu hanya omong doang.”Ujar Haryanto

Pasalnya menurut Haryanto, pemilik perusahaan pabrik pulp dan paper selalu membangun industri melebihi kapasitas pasokan hutan tanaman industri yang mereka miliki.

Riau Andalan Pulp & Paper ( PT.RAPP) yang wilayah operasinya berada di Riau  dan Sumatera Utara missalnya. Perusahaan bubur kertas ini menurut Haryanto, diperkirakan telah menguasai lahan HTI seluas lebih kurang 1 juta hektar, dan perolehannya berasal dari kawasan berizin

Haryanto menduga bahwa PT. RAPP menampung kayu illegal, dugaan itu menurut Haryanto diperkuat dengan ijin prinsip untuk usaha perkebunan kelapa sawit seluas 12, ribu Ha di Pangkalan Kuras dan Bunut Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar milik PT. Langgam Inti Hibrindo (LIH )

Dan juga diperkuat pengalihan lahan seluas 3100 ha dari PT. LIH ke PT. Persada Karya Sejati (PKS) pada tahun 2004. Ketika itu menurut Haryanto hutan tersebut masih berisi kayu alam, setelah kayu alam habis ditebang, kemudian mereka menanami kayu akasia untuk 1 kali daur ulang.

Namun untuk tanaman daur ulang pertama mereka ( pihak perusahaan tidak memiliki izin, maka trik berikutnya PT. LIH mengajukan permohonan persetujuan konversi sementara

Dan berdasarkan Surat Gubernur Riau No.522.2/EKBANG/05/.08, tanggal 01 Juni 2004, tentang  persetujuan Konversi ini lah,Tanaman Daur Ulang pertama untuk pohon akasia dapat ditebang.

Setelah usai penebangan tanaman akasia pertama, maka PT. PKS kembali melakukan penanaman pohon akasia untuk daur ulang kedua.

Namun untuk tanaman kedua dan seterusnya, pihak perusahaan yang memasok kayu ke PT. RAPP ini, kembali dikabarkan gagal untuk melakukan penebangan. Kegagalan itu menurut sumber juga diakibatkan, karena mereka tidak memiliki izin hingga saat ini

“ Karena PT RAPP masih terindikasi masih menampung kayu berstatus illegal dan melegalkan kayu hasil tampungannya. Maka Kita sedang melakukan telaah dan kajian seputar penebangan daur pertama yang diduga tidak memiliki izin itu.” Ujar salah seorang aktivis LSM di Pekanbaru, baru baru ini.

Sementara itu, Abdulhadi yang mengaku Humas PT. RAPP, saat dikonfirmasi wartawan, mengatakan bahwa PT.PKS tidak memiliki izin HTI, yang memiliki izin itu adalah perusahaan lain. “Jadi PT. PKS memberikan kayu akasianya kepada perusahaan pemegang izin tersebut,”jelas Abdulhadi tanpa menyebutkan nama perusahaan yang memiliki izin pemasok kayu tersebut. ( Pb/Red )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>