Terkait Sengketa Tanah, PT Pertamina Gunakan Jaksa Sebagai Kuasa Hukum

P_20170330_144816_pDumai, suarariau.com—Sejak bulan Juni 2016 lalu pihak PT Pertamina (Persero) RU (Refiney Unit) II Dumai, telah dirundung masalah kasus sengketa lahan.

Karena perkara sengketa tanah tersebut bergulir sampai ke Pengadilan Negeri Kls IB Dumai dan pihak PT Pertamina (Persero) selaku pihak Tergugat selalu kewalahan menghadapi Kuasa Hukum Penggugat

Maka dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum no 27/Pdt G/2016/PN Dum antara Penggugat Awaluddin (Ahwa) melawan Tergugat II PT Pertamina (Persero) Refineriy II Dumai II PT Pertamina Pusat dan turut Tergugat  PT Putra Hari Mandiri perwakilan Dumai.

Pihak Pertamina selaku Tergugat meminta Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai sebagai kuasa Subtitusi untuk maju dan bertindak mewakili Pertamina di dalam setiap persidangan.

Perkara perdata perbuatan melawan hukum no 27/Pdt G/2016/PN Dum dan perkara perdata no 28/Pdt G/2016/PN Dum itu berawal adanya tindakan penggalian/pengerukan dan pengangkutan tanah timbun dari RT 06 Kelurahan Pelintung ke Land Improvement kilang PT Pertamina (Persero ) RU II Dumai oleh Tergugat  PT Putra Hari Mandiri perwakilan Dumai

Tidak terima lahan/tanahnya di “obok-obok” maka Ahwaluddin  dan Djohan warga Medan Sumatera Utara membuat aksi perlawanan dengan cara melarang pihak PT Putra Hari Mandiri melakukan pengerukan di lahan mereka.

Situasi di sekitar lahan pengerukan tersebut sempat memanas karena pihak PT Pertamina (Persero) selaku pihak yang memberikan perintah pengerukan kepada PT Putra Hari Mandiri memprotes aksi Djohan dan Awaluddin

Kemudian pada tanggal 25 Juli 2016, Kapolres Dumai AKBP Donal Happy Ginting Sik M Si mengeluarkan surat penghentian kegiatan pengerukan yang dilakukan PT Putra Hari Mandiri  perwakilan Dumai

Atas peristiwa pengerukan itu, Kuasa Hukum Djohan, Cassarolly Sinaga SH dan Kuasa Hukum Awaluddin (Ahwa),Edi Azmi Rozali SH membuat laporan tindak pidana dugaan pencurian dan pengerusakan  ke Mapolres Dumai. Serta melayangkan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri Dumai

Untuk mendampingi Kuasa Subtitusi dari hukum PT Pertamina ( Persero) RU II Dumai, Alwin Andeo Harahap SH pihak Tergugat PT Pertamina (Persero) terpaksa memakai jasa 5 orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Dumai.

Ke lima orang Jaksa Kejaksaan Negeri Dumai itu kabarnya diminta sebagai pendamping Kuasa Subtitusi Pertamina untuk mewakili Tergugat II dan Tergugat III dalam setiap persidangan

Sementara nama pemilik tanah dalam alas hak atau bukti surat yang diajukan Kuasa Kukum pihak Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum Perkara perdata perbuatan melawan hukum no 27/Pdt G/2016/PN Dum dan perkara perdata no 28/Pdt G/2016/PN Dum itu menurut Kedua Kuasa Hukum Penggugat masih surat segel tahun 1974 atas nama 9 warga Dumai, bukan atas nama PT Pertamina ( Persero )

Menjadi pertanyaan menarik, bagaimana pihak Jaksa Kejaksaan Negeri Dumai bisa melakukan pembelaan terhadap Tergugat (Pertamina) sedangkan alas hak yang diajukan nama masyarakat

Menanggapi kejanggalan diatas Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Dumai, Jonitrianto Andra SH MH, kepada wartawan mengatakan bahwa terkait masalah ini  pihaknya sudah memiliki landasan hukum yang kuat

“Boleh boleh aja orang berpendapat lain.Namun sebagai Pengacara Negara bila diminta untuk mendampingi perusahaan Pemerintah ( Negara ) baik BUMN maupun BUMD wajib kami penuhi.Masalah siapa benar siapa salah itu tergantung kepada keputusan Majelis hakim yang menangani, menyidangkan dan memutuskan perkara tersebut

Namun sebagai pengacara Negara yang telah ditunjuk pihak Tergugat. Pihaknya akan berjuang sekuat tenaga untuk membuktikan kepemilikan lahan sengketa yang di klaim Pertamina sebagai miliknya.

Dengan acuan pembelaan menurut Kasi Datun, Jonitrianto Andra SH MH, pasal 163 KUH Perdata yang berbunyi, bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah hak orang lain menunjuk pada suatu pada peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>