Terkait Sidang Perkara PMH Djohan VS PT Pertamina, Keterangan Saksi Tergugat Untungkan Lawan

KABAG-PEMKODUMAI, Suarariau.com—Perkara perdata PMH (Perbuatan Melawan Hukum) antara Penggugat Djohan melawan Tergugat II PT Pertamina (Persero) Refineriy II Dumai, Tergugat III PT Pertamina Pusat dan turut Tergugat  PT Putra Hari Mandiri perwakilan Dumai no 27/Pdt G/2016/PN Dum, Senin (03/04/17) tadi kembali digelar di Pengadilan Negeri Dumai

Sidang yang beragendakan mendengar keterangan saksi dari pihak Tergugat ini dimulai sejak pkl 09.00 WIB dan berakhir pkl 16.00 WIB

Selaku saksi yang dihadirkan Penggugat, Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Kota Dumai,Syahrinaldi menerangkan bahwa proses dan prosedur penerbitan surat tanah maupun SKGR sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Dumai Nomor 2 tahun 2017, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi pertanahan di seluruh Kelurahan maupun Kecamatan harus terlebih dahulu melalui pengajuan

Dan saat ditanya Majelis Hakim Renaldo M Hasoloan Lumban Tobing SH MH terkait prosedur pembuatan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) atas nama Penggugat Djohan.

”Saya memang sudah melihat foto copy SKGR tersebut, menyangkut prosedur pembuatannya menurut saya sudah benar dan alamat tanah (red objek perkara) nya menurut saya berada di wilayah Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau.”Ujar Syahrinaldi menjelaskan kepada Majelis persidangan,Senin (03/04/17)

Berbeda dengan Endang Taufiq, selaku Kepala Bagian (Kabag) Pengelolaan Perbatasan pemerintahan Kabupaten Bengkalis-Riau, di persidangan saksi yang di hadirkan Kuasa Hukum Tergugat ini tetap ngotot kalau objek perkara antara Penggugat Djohan melawan PT Pertamina itu berada di wilayah Kabupaten Bengkalis-Riau

“Acuan kami Kesepakatan tahun 2006 yang ditanda tangani oleh Bupati Bengkalis dan Walikota Dumai.”Tandas Taufiq

Dan saat di minta Ketua Majelis persidangan Sarah Louis Simanjuntak SH MHum tanggapannya terkait surat penolakan Pemerintah Kota Dumai terhadap isi kesepakatan tahun 2006 dan peta tapal batas tahun 2009 yang ditanda tangani Wakil Gubernur Riau Mambang Mit.Kabag Pengelolaan Perbatasan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis ini justru mengatakan menolak dan tidak mengakui isi surat keputusan tersebut

Namun saat di tanya sampai kapan masyarakat menunggu kepastian tapal batas itu, dan legalitas serta pembinaan seperti apa yang telah mereka lakukan kepada masyarakat setempat (red objek perkara).Saksi yang dihadirkan Kuasa Hukum Tergugat itu justru terlihat kebingunggan menjawab pertanyaan Hakim Anggota M Sacral Ritonga SH

Demikian halnya dengan keterangan saksi Abdul Gani dan saksi Adnan. Kedua saksi ini juga sempat terjebak saat ditanya Majelis persidangan.Saksi Adnan missalnya saat diperiksa secara terpisah Andan justru mengaku tidak mengetahui secara pasti letak tanah (red objek perkara) yang dijual almarhum orangtuanya (Penghulu Naim)

“Benar dalam segel penjualan tanah kepada pihak PT Pertamina,nama saya ada dibuat almarhum orangtua saya.Namun letak tanahnya yang dibuat atas nama saya itu, saya kurang paham.”Ungkap Adnan didepan persidangan, seraya mengaku tidak pernah menerima uang ganti rugi dari pihak mana pun, dalam hal ini termasuk pihak PT Pertamina.

Sementara Cassarolly Sinaga SH saat di konfirmasi terkait keterangan ke empat saksi yang di hadirkan Tergugat.Advokad muda kelahiran Dumai ini justru mengaku merasa di untungkan.”Selaku Kuasa Hukum Penggugat Djohan.Saya merasa diuntungkan.Karena selain terungkapnya transaksi jual beli yang terindikasi cacat hukum.Dalam persidangan tadi juga terungkap belum adanya kepastian hukum yang menyebutkan kalau objek perkara itu di wilayah Kabupaten Bengkalis.”Ujar Cassarolly Sinaga SH diselah meninggalkan Kantor pengadilan Negeri Dumai.(red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>