Kasus Proyek Air Bersih di Kota Dumai “Mengendap”, Kejaksaan RI Terkesan “Tidak Mampu “ Menangani

riauheadline_Program-Air-Bersih-Kota-Dumai-Jadi-Janji-PolitikDUMAI,suarariau.com —-Hingga saat ini kasus proyek air bersih layak minum di Kota Dumai masih terkesan “mengendap” di tangan oknum penegak hukum

Adanya indikasi “mengendap“di tangan oknum penegak hukum itu diperkuat tidak adanya tindak lanjut dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Satgas (Satuan Tugas) Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap kasus proyek air bersih ini

Seperti di publikasikan beberapa media harian dan online sebelumnya, bahwa terkait kasus proyek air bersih layak minum yang menelan uang Negara sebesar Rp 233 Miliar, pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menurunkan tim Satgas (Satuan Tugas) ke Kejaksaan Negeri Dumai.

Dan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) nya ke Dumai tim Satgas  dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) kabarnya telah bekerja selama 3 hari di Dumai.Anehnya hingga sekarang proyek air bersih yang dikerjakan memakai sistim tahun jamak 2008-2011 ini tidak kunjung tuntas

Tidak bisa dipungkiri kalau proyek air bersih dengan sistim pelaksanaan tahun jamak 2008-2011 ini telah sempat heboh diperbincangkan oleh sejumlah kalangan masyarakat Kota Dumai (Riau)

Karena selain kerugian negara dalam kasus ini cukup besar.Kasus air bersih ini menurut sumber suarariau.com juga sempat menjadi perdebatan sengit di kalangan anggota DPRD Dumai

Sungguh tidak masuk di akal kalau hasil pemeriksaan Eko JP bersama 4 (Empat) orang tim nya dari Satuan Tugas (Satgas) Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak bisa menemukan adanya kerugian negara dalam kasus ini

Karena selama 3 hari mereka (red tim Satgas) bekerja di ruang expose Gedung Adhiyaksa kantor Kejaksaan Negeri Dumai, Jalan SS Kasim untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemko Dumai dan kontraktor pelaksana pekerjaan proyek air bersih itu

Namun hingga saat ini hasil pemeriksaan tim Satgas Kejaksaan Agung RI menurut salah seorang wartawan kompasriau.com berinitial Purba belum jelas

Adanya indikasi tidak jelas itu menurut Purba di perkuat dengan hasil konfirmasi tertulis lewat SMS wartawan kompasriau.com ke phone seluler no 0819 3227 xxxx milik ketua tim Satgas Kejaksaan Agung RI bernama Eko JP

Dimana menurut Purba hingga saat ini pihak nya masih belum menerima penjelasan terkait hasil pemanggilan dan pemeriksaan dari tim Satgas Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Dengan demikian menurut sumber, bahwa pemeriksaan dari Satgas Kejaksaan Agung yang dipimpin Eko JP  hanya bersifat “kamuflase”, alias tehnik meredahkan amarah masyarakat Kota Dumai.

Kesan pemanggilan dan pemeriksaan bersifat “kamuflase” itu menurut sumber di perkuat dengan belum adanya penetapan sebagai tersangka dalam kasus proyek air bersih layak minum itu hingga saat ini

Juga di perkuat penegasan Wali Kota Dumai H Zulkifli AS yang menyebutkan, kalau proyek infrastruktur Air Minum sudah di bayarkan sebesar 70 persen  dan sudah tidak ada masalah lagi.

Penegasan tersebut disampaikan Zulkifli AS kepada puluhan wartawan saat mengikuti acara buka puasa bersama di rumah makan Mahkota Jalan Dokyard Dumai beberapa waktu lalu.

Dan pernyataan yang disampaikan Wali Kota Dumai itu sempat dipertanyakan oleh seorang  pengurus LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah (GPKD) Riau.Dimana dengan dalih kritikan pengurus LSM GPKD Riau itu menyinggung masalah nilai nominasi pembayaran yang disebutkan  Zulkifli AS

Sebab menurut menurut Fungsional GPKD Riau,Rizal bahwa proyek infrastruktur air minum Kota Dumai yang dianggarkan melalui APBD Dumai Tahun 2008 s/d 2011 itu adalah uang rakyat yang di peroleh dari pembayaran pajak masyarakat.

Jadi menurut Rizal kalau proyek pembangunan Infrastruktur Air Minum Pemko Dumai menurut Rizal yang telah terindikasi melanggar isi Perda 24 Tahun 2007 dan Perda 15 Tahun 2011 itu di pertanyakan sampai tuntas

Berbeda dengan jawaban yang disampaikan Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Dumai, Abdul Rachmansyah ST saat dikonfirmasi wartawan lewat konfirmasi tertulis.Dia justru  menyebutkan tidak ada sangkut paut

Dengan alasan dalam surat tertulis yang dikirimkannya bahwa PDAM terbentuk berdasarkan Perda No.2 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 dan di SK kan pada Maret 2014 efektifnya Mei 2014.

Artinya sesuai point 1 pada Perda 02 itu menurut Abdul Rachmansyah bahwa proyek Pembangunan Infrastruktur air Minum Dumai tahun 2008-2009, belum diserahkan kepada pihak PDAM Tirta Dumai Bersemai”.

Dan pada point 2 juga menurut Abdul, disebutkan bahwa pada saat pembangunan Infrastruktur Air Minum kota Dumai yang mengelola pelayanan air bersih ke masyarakat adalah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

Serta dalam Point ke 5, juga menurut Rachmansyah disebutkan bahwa IPA RO termasuk pada proyek Pembangunan Infrastruktur Air Minum yang belum diserahkan ke PDAM Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai.

IPA yang dioptomalkan oleh PDAM Tirta Dumai Bersemai menurutnya adalah IPA Konpensional saja. Artinya bahwa IPA yang digunakan saat ini merupakan peninggalan Pemkab Bengkalis. Tanggapan tersebut disampaikan sang Direktur secara tertulis melalui surat Nomor.27/B.2/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 kepada KPK Pos

Dari data yang di peroleh wartawan media ini menyebutkan bahwa berdasarkan lampiran Perda Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 dan berdasarkan Keputusan Walikota Dumai No.317/Aset/2013 aset yang diserahkan kepada PDAM Tirta Dumai Bersemai  secara keseluruhan ber nilai sebesar Rp53.303.392.000.

Sementara lokasi PDAM Dumai Jalan Sudirman berada di atas tanah bekas hak pakai PT. CPI yang diserahkan kepada Pemkab Bengkalis melalui surat Nomor.589 tanggal 22 Februari 1982 dengan luas 10.000 M2 oleh tim penilai aset sesuai SK Walikota Dumai No.317/Aset/2013 tanah bekas Hak Pakai PT. CPI No.76 Tahun 1975 disebutkan adanya nilai tanah.

Seperti kita ketahui bersama bahwa dua episode pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur air bersih atau air minum Kota Dumai telah di duga gagal total. Episode pertama proyek air minum semasa kepemimpinan Walikota Dumai, Drs Wan Syamsir Yus waktu itu nilai kerugian Negara sekitar Rp 2 miliar lebih dan masalah ini berujung di meja hijau

Episode kedua yang dirancang di masa kepemimpinan Wako Zulkifli As dan sempat digagalkan oleh kebijakan Walikota Dumai Khairul Anwar.

Proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu terlahir melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Infrastruktur Air Minum dengan sistim tahun jamak (multi years).

Walikota Dumai waktu itu Zulkifli As bersama DPRD Kota Dumai menyepakati besaran anggaran yang digunakan sebesar Rp233,9 miliar lebih. Uang sebanyak itu sesuai peruntukkanya bagi pekerjaan Up Rating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Jalan Sudirman dari 40 liter per detik menjadi 80 liter per detik sebesar Rp22,3 miliar lebih,

Untuk pembangunan baru IPA kapasitas 250 liter per detik di Bukit Timah sebesar Rp 52,6 Miliar, untuk pekerjaan pipa tranmisi, distribusi, as-built drawin Rp157,1 miliar, untuk pembayaran jasa Konsultan Managemen Konstruksi (Kg dan sambungan rumah MK) sebanyak Rp1,5 Miliar dan untuk pembayaran pekerjaan engineering dan pengembangan teknologi dialokasikan sebanyak Rp200 juta.

Dana tahun jamak dialokasikan pada tahun 2008 sebanyak Rp62,9 miliar lebih, tahun 2009 Rp56,9 miliar lebih, tahun 2010 juga Rp56,9 miliar lebih, dan tahun 2011 juga sama Rp56,9 miliar lebih. Bahkan, tahun 2011 juga dilakukan revisi perda yang diteken Wako Khairul Anwar DPRD Kota Dumai karena adanya realisasi pembayaran tak sesuai dengan yang dianggarkan, maka harus dilakukan pembayaran di tahun 2011.

Sesuai kesepakan yang dibuat, proyek pengadaan air minum ini dilaksanakan selama empat tahun, mulai dari tahun 2008 hingga 2011. Dalam perencanaannya, proyek untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ini sudah harus selesai Desember 2011 silam.Dan masyarakat Dumai sudah seharusnya bisa menikmati air bersih yang dapat diminum langsung pada  tahun 2012 silam.

Namun, harapan masyarakat untuk dapat menikmati air bersih murah dari proyek ini pupus sudah.Dan untuk menutupi kebobrokan ini, para elit politik terpaksa mencari kambing hitam.Dengan berdalih gara-gara pergantian kepemimpinan Kota Dumai hasil Pemilukada tahun 2010, yang memenangkan pasangan Khairul Anwar dan Agus Widayat proyek ini jagi gagal.

Para elit politik itu berkata kalau di masa kepemimpinan Zulkifli As dan Sunaryo, proyek ini berjalan sesuai harapan sejak 2008 hingga 2010. Namun, setelah pergantian Wali Kota Dumai, proyek ini menjadi bermasalah.

Wali Kota Dumai Khairul Anwar kabarnya menghentikan pelaksanaan proyek ini mulai tahun 2011. Bahkan, Khairul kabarnya sempat mengatakan  tidak bersedia membayar kepada pihak rekanan, proyek yang dilaksanakan tahun 2010, dengan alasan kwalitas yang mengecewakan.

Sejak kebijakan kontroversial yang dibuat tahun 2011 itu hingga saat ini proyek pengadaan air minum yang telah menghabiskan anggaran ratusan miliar itu berhenti total. Permintaan audit oleh wako tersebut hingga kini masyarakat tak mengetahui hasilnya karena tak ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Dumai. Bahkan, juga tak ada putusan hukum yang membatalkan proyek yang sudah disepakati sesuai ketentuan hukum tersebut.

Masyarakat sangat berharap proyek air minum ini bisa direalisasikan, tapi kini tak ada kejelasan. Kenyataannya, kini pipa-pipa pun sudah hancur akibat berbagai pekerjaan proyek lainnya. “Kami tentunya sangat kecewa, karena proyek ini gagal total,” ujar seorang warga Kota Dumai bernama Nursiah.

Demikian halnya disampaikan oleh sejumlah pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Dumai beberapa waktu lalu. Para tokoh LSM ini juga mengaku tidak akan tinggal diam dalam kasus proyek gagal ini. Namun kenyataannya masalah proyek air bersih layak minum yang menelan anggaran ratusan miliar ini senyap tanpa bekas.(red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>