Terkait Perkara Perdata Antara Penggugat Djohan Dengan Tergugat PT Pertamina Majelis Nyatakan PT Pertamina Sebagai Pihak Kalah

gambar-sidang-psDUMAI,suarariau.comSelasa ( 30/05/17) kemarin terungkap kalau pihak Putra Hari Mandiri ( Tergugat 1 ), PT Pertamina Pusat ( Tergugat II ), dan PT Pertamina Refinery Unit II Dumai ( Tergugat III ) adalah sebagai pihak yang kalah dalam Perkara Perdata PMH (Perbuatan Melawan Hukum) No 28/Pdt G/2016/ PN Dum dan No 25/Pdt G/2016/ PN Dum

Terungkapnya para Tergugat I,II dan III sebagai pihak yang kalah setelah adanya pembacaan amar putusan secara bergantian antara Sarah Louis S.SH M.Hum ( Ketua Majelis ), Muhammad Sacral Ritonga SH ( Hakim Anggota ) dan Renaldo Meiji H.Tobing SH MH ( Hakim Anggota ) Perkara Perdata PMH anatara Penggugat Djohan dan Awaluddin melawan para Tergugat

Dimana sebelum menyampaikan para pihak yang kalah dan menang.Ke Tiga Hakim yang menangani dan mengadili Perkara Perdata PMH (Perbuatan Melawan Hukum) No 28/Pdt G/2016/ PN Dum dan No 25/Pdt G/2016/ PN Dum telah terlebih dahulu bermusyawarah untuk membuat putusan.Kemudian dengan berbagai pertimbangan baru mereka menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Karena seluruh esepsi dan alat bukti para tergugat menurut majelis tidak bisa diterima.Maka untuk ganjaran kepada pihak yang dinyatakan kalah.Pihak tergugat dihukum membayar ganti kerugian sebesar Rp 126,172,500 kepada pihak Penggugat Djohan,dan Rp 77 juta kepada Penggugat Awaluddin dan juga biaya ongkons perkara

Bagi para pihak Penggugat, seperti Djohan dan Awaludin.Majelis.Majelis menyatakan sebagai pihak yang menang. Oleh karenanya, seluruh alas hak tanah milik Penggugat yang terletak di RT. 06, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dinyatakan Majelis kepemilikan yang sah

Sementara Heri dari Jaksa Kejaksaan Negeri Dumai, saat ditanya Majelis Hakim, selaku Kuasa Hukum dari Tergugat II ( PT Pertamina Pusat ) dan tergugat III (  PT Pertamina Refinery Unit II Dumai )  justru mengatakan pikir-pikir dulu.

Adanya ungkapan atau pernyataan pikir pikir itu kemungkinan akibat adanya kelemahan bukti surat pembelian tanah objek perkara dan kurang mantapnya keterangan para saksi yang dihadirikan pihak Tergugat saat dipersidangan

“ Pihak PT Pertamina membeli tanah dari warga dengan alas hak surat dasar segel tahun 1974, tetapi surat dasar segel  itu diterbitkan dan ditanda tangani oleh penghulu pada tanggal 1 Januari 1974, sementara tanggal 1 Januari 1974 adalah hari libur nasional.Wajar lah Pengacara Negara yang dipakai pihak PT Pertamina itu menyatakan pikir pikir ,”Ujar Cassarolly Sinaga SH

Lebih lanjut Kuasa Hukum Penggugat Djohan ini menyebutkan.Bahwa dirinya sangat berharaf kepada pihak aparat untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap alas hak aset PT Pertamina tersebut, karena alas hak yang dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan itu menurut Advokat muda asal Dumai ini, telah terindikasi cacat hukum.( red )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>