Kejaksaan Rohil Menahan 4 Dari 5 Orang Diduga Pelaku Korupsi Waterboom

dddd1

Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Bima Suprayoga SH saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan.

Rohil, suarariau.com  – Setelah dilakukan penyidikan, akhirnya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir, Provinsi Riau menahan empat orang dari lima orang tersangka diduga pelaku korupsi Pembangunan Permainan Air atau Waterboom yang terletak di komplek perkantoran Batu Enam, Rokan Hilir pada tahun anggaran 2010-2011 lalu.

“Ke- empat tersangka kita tahan selama 20 hari kedepan di rumah tahanan Cabang Bagansiapiapi. Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa tipikor di Pekanbaru, Riau, satu orang lagi sakit, jadi belum kita tahan, ” kata Bima Suprayoga SH saat didampingi Kasi Intelijen, Sri Odit Megonondo SH dan Kasi Pidsus, Muhammad Amriansyah SH, Senin (5/12/16) di Bagansiapiapi.

Sebelumnya pihak Kejari Rohil telah menetapkan lima orang tersangka korupsi pembangunan Waterboom tahun anggaran 2010-2011 lalu. Total keseluruhan bangunan yang saat ini terbengkalai yang  merugikan negara itu mencapai Rp4,4 miliar.

Ke-empat tersangka yang ditahan diantaranya Tarmidzi Madjid mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Rokan Hilir (pensiun).

Tersangka berikutnya bernama  Syafri yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) II yang masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Disbudparpora Rohil.

Tersangka dari pihak kontraktor diantaranya Yudi Syafruddin selaku Direktur PT Tunas Mekar Harapan. Selanjutnya tersangka Hendri selaku Direktur CV Panca Mandiri Konsultan.

Sementara itu, satu tersangka yang belum ditahan karena dalam keadaan sakit, yakni Erhami M Noer merupakan PPTK I dan kini berstatus tahanan kota.

“Kesehatannya belum stabil makanya dengan mengedepankan kemanusiaan untuk sementara kita pastikan pulih dahulu baru kita tahan. Namun proses hukum tetap sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan” tegas Kajari.

Ia juga mengaku selama ini pihaknya sebagai penyidik dan penuntut selalu transparan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi.

Terkait kapan dilakukan pelimpahan, ia menegaskan akan berupaya dilakukan secepatnya namun terlebih dahulu harus melengkapi pemberkasan yang saat ini sedang diproses.

“Kami tidak mau gegabah untuk melakukan pelimpahan karena ini status hukum, makanya akan kita lengkapi dulu. Dua alat bukti sudah cukup untuk dilanjutkan prosesnya,” terangnya. (wis).

About the author /


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *