Keuangan Mikro, USP BUMBD Tidak Perlu Ijin OJK

BENGKALIS,Reportase Riau.Com–Mengingat USP ( Unit Simpan Pinjam yang dikelola Badan Usaha Milik Desa ( MUMD ) adalah merupakan LKM ( Lembaga Keuangan Mikro ),atau lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa,tidak perlu mengurus izin OJK.

Maka menurut Kepala Bidang ( Kabid ) Usaha Ekonomi Masyarakat Desa ( UEM BPMPD Kabupaten Bengkalis,Asnurial,operasional USP-BUMDesa belum perlu mengurus ijin dari OJK ( Otoritas Jasa Keuangan )

Demikian penjelasan Asnurial terkait pengelolaan simpan pinjam yang dikelola BUMDesa belum memiliki izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Memang dari penjelasannya,Asnurial,mengaku adanya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Namun dikarenakan USP-BUMDesa itu kata dia merupakan , LKM atau lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota

Dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.Maka,hal ini menurut Asnurial,akan menjadi pengertian LKM berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM.

“Yang menjadi perhatian penting dari OJK adalah kelembagaan atau institusi yang melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan simpanan/penghimpunan dana dari masyarakat,”ujarnya Asnurial

Hal ini dilakukan menurut Asnurial,guna menghindari potensi kerugian yang dapat dialami oleh masyarakat.Dan ketika ada potensi yang akan merugikan masyarakat maka negara harus bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat tersebut,”Tugas inilah yang dilakukan oleh OJK,”ungkapnya

“Untuk unit simpan pinjam dibawah naungan BUMDesa saat ini disebut sebut oleh beberapa pihak belum memilki izin dari OJK,jawabnya bahwa Unit Simpan Pinjam tersebut adalah merupakan bagian dari kelembagaan BUM Desa yang proses pembentukan dan pengelolaanya diatur melalui UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,”katanya

Lebih lanjut Asnurial menjelaskan.Bahwa didalam penjelasan pasal 87 Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,kata dia telah sangat jelas dinyatakan bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa

Artinya menurut Asnurial,BUM Desa itu dibenarkan untuk melakukan usaha pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

“Jadi dalam BUMDesa itu dibenarkan menghimpun dana masyarakat sebagaimana LKM, tetapi proses pembentukan dan pengelolaanya berbeda,”ujar mantan Camat Bantan itu

Seraya menyebutkan kalau BUMDesa itu harus tunduk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Dan bukan pada UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM

“Kemudian dalam penjelasan pasal 78 penjelasan tersebut juga dinyatakan bahwa BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi,”katanya

Dan dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDesa itu kata dia akan mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan simpan pinjaman yang dilakukan BUMDesa saat ini kata dia,masih bersifat dalam tahap pengembangan dan masih mengunakan mekanisme yang sederhana dan masih sangat membutuhkan pembinaan.

Menurut dia, bila koperasi sudah berkembang dengan baik dan mampu melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana ketentuan LKM, nantinya akan menyesuaikan untuk menjadi LKM yang berbadan Hukum PT dan Koperasi.

“Untuk kelurahan kita, sudah memberikan pilihan kepada mereka, apakah mereka mau membentuk badan hukum atau tidak,itu urusan mereka.Yang pasti di kelurahan tidak ada namanya yang sejenis BUM Desa atau BUMKelurahan, aturan perundang-undangan tidak mengatur tentang hal itu,”katanya

“Simpanan yang berasal dari masyarakat itu mereka kembalikan, yang tinggal hanya dana bersumber dari pemerintah yang akan disalurkan berupa pinjaman ke masyarakat.Kedepan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) itu hanya Kelembagaan saja, nanti kita atur kembali sesuai peraturan yang berlaku,”papar Asnurial.(Mulak Sinaga )

About the author /


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *