KPK Telah Awasi Anggaran Desa Bengkalis Adakan Pelatihan Tenaga Pendamping Bidang Ekonomi Untuk Desa

????????????????????????????????????BENGKALIS,Suara Riau.Com-Kamis ( 21/04 ) tadi,pihak Pendamping Desa memfasilitatori Kecamatan/Kelurahan . BPM-PD Bengkalis, penyelengaraan pelatihan tenaga Pendamping Desa Bidang Ekonimi  tahun 2016.

Acara pelatihan yang akan dilaksanakan di Hotel Pantai Marina dan Hotel Horizon itu dibuka oleh Wakil Bupati Bengkalis di Gedung Daerah Bengkalis,Kamis ( 21/04 ) tadi.

Acara pelatihan itu ,akan dimulai pada hari Kamis 21 April dan berakhir Sabtu 23 April 2016,medatang.

Dalam kata sambutannya Wakil Bupati Bengkalis,mengatakan kalau pada Rabu, 13 April 2016 lalu, telah dilaksanakan rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di provinsi Riau.

Rapat kordinasi itu menurut Muhammad dilaksanakan bersama KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi,Ketua DPRD Bengkalis,Bupati Bengkalis.Dan pada saat rapat koordinasi yang dilaksanakan di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau Pekanbaru itu.

Bupati Bengkalis,menurut Muhammad ada menandatangani fakta integritas, yang berisi 9 butir upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara terintegrasi.

Dalam rapat itu, kata dia,KPK  ada mengatakan kalau Provinsi Riau termasuk Kabupaten Bengkalis, merupakan daerah yang mendapat “perhatian khusus” dari KPK.

Sehubungan dengan perkataan dari pihak KPK itu,dalam tiga bulan ke depan, pelaksanaan ke-9 butir upaya pencegahan KKN tersebut kata Wakil Bupati Bengkalis,harus sudah terlaksana dengan baik.

Karena selain kesiapan dievaluasi pihak KPK,kita berharap implementasi ke 9 butir upaya pencegahan yang ditandatangani Bupati Bengkalis itu,tata pelaksanaan tata kelola dana desa serta pemanfaatan dana desa di lapangan bisa berjalan efektif dan akuntabel

“Untuk itu kepada seluruh tenaga pendamping Desa/Kelurahan di Daerah ini, kami harapkan bena-benar dapat membantu Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa tersebut dengan efektif dan akuntabel (sebaiknya-baiknya).Setiap rupiah dana desa, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi Masyarakat Desa, harus dipergunakan secara transparan.”Imbuhnya

Dan pemanfaatannya pun kata mantan Kepala Dinas PU Dumai ini,mestilah tepat guna, berdaya guna.Kemudian dalam perencanaan awal, menurut dia mesti diketahui masyarakat dan menurut Muhammad tidak boleh ada yang disembunyi-bunyikan.

“Informasikan secara terbuka kepada masyarakat, setiap rupiah rencana penggunaan dana dan harus memenuhi prasyarat kualifikasi pendampingan.”ungkapnya.

Memang menurut Muhammad,terhitung sejak tahun ini,pengawasan KPK sudah masuk ke desa desa,dalam hal ini menurut Wakil Bupati Bengkalis,termasuk mengawasi tata kelola dana desa.Namun demikian,para pendamping desa kata dia tak perlu takut.”Lakukan saja secara professional dan ikuti peraturan dan perundang undangan.”Pesan Wakil Bupati Bengkalis

Dalam penyampaiannya dia juga berharap para peserta pelatihan dapat mengembangkan materi-materi yang diperoleh dalam bertugas nanti.

“Kami juga meminta peserta pelatihan ini dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dan berkelanjutan dengan semua pihak dalam kerangka pengawalan semua kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ungkapnya.( Mulak Sinaga )

About the author /


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *