Masyarakat Rupat Minta Jokowi Cabut Izin PT.SRL

Pelabuhan Rupat 3Masyarakat Desa Titiakar Kecamatan Rupat Utara merasa terganggu sejak keberadaan dan sepak terjang PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) di Pulau Rupat, perusahaan yang mengantongi izin SK Menteri Kehutanan  No.208/Menhut-II/2007 bergerak dibidang hutan tanaman industri (HTI) .

Perusahaan PT.SRL ini mendapatkan konsesi di Pulau Rupat yang merupakan pulau kecil dan terluar yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia tepatnya di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Ironisnya, PT. SRL mendapatkan luas konsesi 38.210 hektar, artinya separuh dari luas Pulau Rupat.

Sukarto, selaku Kepala Desa Titiakar, dalam wawancaranya dengan wartawan selasa (14/6) memaparkan keluhan masyarakat Desa Titiakar diantaranya perusakan pelabuhan di jalan batin daud RT.01/RW.01 Dusun Suka Ramai Desa Titiakar, yang beroperasi sejak 10 januari 2015 hingga sekarang pihak PT.SRL tidak bertanggung jawab untuk memperbaikinya,.

“Masyarakat desa saya sekarang tidak bisa menggunakan pelabuhan yang dulunya digunakan masyarakat untuk bongkar muat dan bersandar kapal motor nelayan, Karena pelabuhan tersebut saat ini sudah dirusak oleh takeboat kapal mengangkat kayu milik PT. SRL yang bersandar disana. selain itu, keberadaan PT.SRL telah mengganggu aktifitas dan mata pencarian nelayan Desa Titiakar.Pasalnya kayu kayu akasia milik PT.SRL berserakan di sungai selat morong sehingga masyarakat nelayan tidak dapat menjaring menangkap ikan. Lebih parahnya lagi jika jaring nelayan kena tabrak takebout dan ponton mengangkat kayu milik PT. SRL, perusahaan tidak mau mengganti kerugian nelayan” ujar Sukarto dengan nada marah.

Lebih lanjut Sukanto menjelaskan bahwa Masyarakat Desa Titiakar merasa tertipu dengan janji manis PT. SRL yang pernah menjanjikan bantuan tanaman kehidupan di wilayah Desa Titiakar. “ PT. SRL janjinya dulu mau memberikan bantuan tanaman kehidupan karena wilayah konsesi PT.SRL juga masuk wilayah Desa Titiakar pak ” ungkap Sukarto mewakili keluh kesah masyarakat desanya.

Ditempat terpisah, Sugianto putra rupat yang aktif berjuang bersama masyarakat mencari jalan penyelesaiaan sengketa lahan masyarakat di Pulau Rupat dengan PT. SRL ketika dihubungi wartawan mengaku sangat prihatin dengan keadaan tanah kelahirannya sejak keberadaan PT.SRL.

“ Sejak dari awal masyarakat Pulau Rupat sudah menolak kehadiran PT. SRL, kita sudah menyurati pemerintah terkait, bahkan melakukan unjuk rasa mulai dari tingkat kecamatan hingga ke provinsi Riau, kedatangan PT. SRL seperti penjajah, masyarakat harus tergusur dari tanahnya sendiri perusahaan dengan semena mena menyerobot lahan petani, hutan alam kami habis digunduli, kami selaku masyarakat rupat sangat berharap agar dimasa pemerintahan presiden Jokowi meninjau kembali SK Menteri Kehutanan  No.208/Menhut-II/2007 dan mencabut izin PT.SRL karena banyak mudorat yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. ”  tutup Sugianto berharap (fu).

About the author /


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *