Pembagian Kartu Indonesia Pintar di Desa Teluk Pulai Perlu di Pertanyakan

20160704_095211ROKAN HILIR,Suara Riau.Com — Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia kepada masyarakat kurang mampu tampaknya  tidak tepat sasaran.

Pasalnya, pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Data Pokokok Pendidikan (Dapodik) milik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada warga masyarakat  Desa Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau yang layak mendapatkannya malah tidak mendapat.

Menaggapi hal tersebut, Kepala Desa Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) Sutarno mengaku pihaknya tidak  ada mendata dan mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan pemerintah kepada warganya itu.

Bahkan dirinya menyebut jika memang benar demikian dia meminta agar warganya di data ulang kembali oleh pihak yang mendistrikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut.

“Pihak kita tidak pernah  mendata serta membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat Desa Teluk Pulai yang dimaksud,” ujarnya.

Bahkan dirinya mendapat informasi dilapangan ada yang sudah tidak bersekolah bahkan sudah berumah tangga malah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sedangkan anak usia 6-21 tahun yang seharusnya mendapat malah tidak mendapat.

Namun bertolak belakang dengan pernyataan yang disampikan oleh Ketua  RT 004 RW 004 Dusun II, Desa Teluk Pulai, S Zai  kepada media Reportase Riau.Com, Jumat (15/07/16) sekitar pukul 22.00 WIB mengaku bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang di bagikan kepada warganya itu diketahui oleh pihak kepenghuluan dan Kepala Dusun setempat.

Bahkan menurut dia, Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang di distribusikannya itu diterimanya melalui Kepala Dusun II Desa Teluk Pulai.

“Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu saya terima dari pak Kadus pak, mana mungkin pak Penghulu tidak tau. Secara logika aja dari mana saya bisa mendapatkan itu,” ujarnya.

Ironisnya lagi dirinya mengaku ada salah satu warganya yang memiliki anak tidak sekolah sama sekali karena faktor tertentu malah  mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) namun karena dia menilai ada kesalahan pendataan sehingga menimbulkan tanya dihatinya, kartu KIP itu pun tidak diberikannya kepada yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangan.

Padahal Sejatinya Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi dodo bagi anak usia sekolah untuk memberikan manfaat pendidikan secara optimal. Sasaran penerima KIP adalah setiap anak usia sekolah (6-21 tahun) baik yang telah bersekolah maupun yang belum terdaftar di sekolah.(Wis).

About the author /


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *