TPP ASN Bengkalis Untuk Tiga Bulan Masih Mengacu Perbub 56

JohansyahBENGKALIS, Suara Riau.Com – Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis untuk bulan Januari s/d Maret 2016, tetap mengacu dan mempedomani pada Peraturan Bupati (Perbub) Bengkalis No. 56 Tahun 2015.

“Untuk bulan Januari s/d Maret tetap mengacu Perbup no 56. Dan untuk bulan-berikutnya masih menunggu hasil perubahannya. Namun begitu pembayaran tetap harus sesuai ketentuan. Seperti melampirkan lembaran pembayaraan TPP yang ditandatangani atasannya langsung ,” Ujar Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri, Selasa (15/3).

Terkait dengan evaluasi untuk perubahan Perbup 56 Tahun 2016, Johan mengatakan, masih menunggu surat keputusan Bupati Bengkalis,khususnya didalam pembentukan suatu tim. Dan tim ini nantinya menurut Johansyah akan menyusun draf perubahan sesuai dengan petunjuk dari Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.

“Sesuai amanah Pasal 17 ayat (3) Perbup 56 Tahun 2015 memang harus demikian. Harus dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Bengkalis. Namun sejauh ini kita belum mengetahui siapa-siapa saja yang akan ditunjuk Bupati dalam tim evaluasi tersebut,” Kata Johan.

Menyangkut hal-hal apa saja yang akan dievaluasi, Johan mengatakan juga belum mengetahui secara pasti. Namun kemungkinan salah satunya menurut Johansyah mengenai besaran jumlah TPP yang bakal diterima ASN.

Seperti jumlah TPP yang diterima pejabat Eselon IVa golongan IV di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) missalnya, karena beban kerjanya dinilai lebih berat, maka menurut Johansya,mereka akan memperoleh ‘TPP khusus. Namun demikian, TPP yang diterima mereka tidak boleh melebihi yang diterima pejabat Eselon IIIa dengan golongan yang sama di SKPD.

Dan selama ini dalam Perbup 56 Tahun 2015, kata Johan hal itu belum diatur. Sehingga meskipun sama-sama golongan IV, ada pejabat eselon IVa yang memperoleh TTP lebih besar dari pejabat eselon IIIa. Padahal dari segi tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab pejabat eselon IIIa itu lebih besar dari pejabat eselon IVa.

“Begitu pula untuk TPP untuk ASN non struktural dengan golongan yang sama, sehingga perbedaan besaran TPP yang diterima tidak terlalu besar. Tapi ini hanya kemungkinan-kemungkinan saja. Bagaimana pastinya, sebaiknya kita tunggu saja hasil kerja tim tersebut,” pungkas Johan.

Di bagian lain Johan menjelaskan, besaran TPP dalam Perbup 56 Tahun 2016 itu adalah angka maksimal yang dapat dibayarkan/diterima seorang ASN sesuai eselonering dan golongan/ruang. Tapi bukan harus selalu dibayar sebanyak itu setiap bulannya.

Sebagai contoh menurut Johan. Pada bulan Februari lalu dirinya hanya masuk kerja dan menjalan tugas hanya 19 hari kerja.Maka meskipun hasil penilaian kriteria dan indikator lainnya pada angka maksimal sebagaimana yang telah ditentukan dalam lembaran penilaian.Namun sesuai aturan TPP yang diterimanya hanya Rp. 10.464.000.

“Itu belum dipotong pajak. Jika dipotong pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen (Rp. 529.650), maka TPP bersih yang saya terima bulan Februari hanya ( Rp.10,464,00- 529 650 ) = Rp.9.941.370,.” Kata Johan.( Mulak Sinaga )

About the author /


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *